Hesty Tumangke: Akses Kesehatan HIV/AIDS Bagi Kelompok Marginal

Data Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua pada 2013 menunjukkan penderita HIV AIDS secara akumulatif di Papua mencapai sekitar 24 ribu. Bukan hanya pendatang, masyarakat asli Papua terutama yang tinggal di wialyah terpencil sudah terdampak. Parahnya, mereka tidak mudah mengakses layanan kesehatan HIV/AIDS.

Kondisi ini  menggugah niat seorang dosen dan peneliti di Universitas Cendrawasih untuk melewati batas tembok kampus dan menjangkau mereka yang termarginalkan selama ini. Ibu Hesty Tuangka sangat aktif mempromosikan pentingnya akses bagi kelompok dengan HIV/AIDS.

Pada 2014, Hesty mendapatkan beasiswa PRESTASI dari Kantor Teknis Kesehatan USAID untuk pendidikan Magister Kesehatan masyarakat di Universitas Pusat Kedokteran Nebraska.

30 bulan belajar di AS Hesty merasakan peningkatan keahlian teknisnya dan kemajuan karirnya.

“Pendidikan dan budaya merupakan unsur yang terpenting dalam membantu saya melakukan kewajiban saya di dalam penelitian kesehatan masyarakat. Keterampilan dan pengetahuan baru   yang saya dapat makin memperkuat kapasitas saya.” —– Hesty

Sejak lulus, penelitian Hesty berkontribusi pada isu kesehatan bersama lembaga kesehatan tingkat propinsi, nasional dan internasional. Satu karyanya yang berjudul Role of National Security Health on HIV/AIDS Programs Targeting Prevention of Sexual Transmission in Merauke District, Papua terpilih untuk dipresentasikan pada Forum Kesehatan Nasional 2017 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Juga di 2017, risetnya yang berjudul Dampak Integrasi Program HIV pada Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual di Wilayah Merauke, Propinsi Papua Indonesia ditampilkan dalam Konferensi Kesehatan Masyarakat Internasional  di Kuala Lumpur, Malaysia.

Ia menjadi anggota Forum Kebijakan HIV/AIDS Nasional Indonesia dan wakil kelompok dari Pusat Kebijakan Kesehatan Indonesia dan menjadi bagian kelompok kerja Pusat Kebijakan Kesehatan di Universitas Gajah Mada. Penelitian Hesty telah memengaruhi kebijakan kesehatan nasional terutama di bidang layanan kesehatan masyarakat Indonesia dengan HIV/AIDS. Ia menitikberatkan pentingnya layanan kesehatan bagi kelompok marginal (seperti kelompok transgender).

“Untuk membantu kelompok marginal ini, pemerintah daerah harus meninjau kembali proses untuk mendapatkan KTP sebagai syarat mengakses JKN   (Jaringan Kesehatan Nasional). Kartu KTP memerlukan informasi personal  yang biasanya sulit dipenuhi orang,” ungkap Hesty. “Satu solusinya adalah kemitraan yang lebih erat antara Badan Kesehatan, Lembaga Sosial dan dan BPJS.”